Oleh: Ahmad Rifandi
Presma IAI-At-Taqwa Bondowoso
Bondowoso, Lensa Mahasiswa Pertumbuhan angka ekonomi kerap menjadi narasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Bondowoso, hingga Triwulan III Tahun 2025, mencatat pertumbuhan ekonomi 6,46 persen, tertinggi di kawasan Tapal Kuda dan melampaui rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Dalam logika statistik, capaian ini patut diapresiasi. Namun, dalam realitas sosial, pertumbuhan tersebut mengundang pertanyaan mendasar: mengapa kesejahteraan masyarakat tidak bergerak seiring dengan kenaikan angka ekonomi?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi petunjuk penting. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari tiga perempat struktur PDRB Bondowoso, justru melambat dan hanya tumbuh 4,16 persen. Sementara itu, konsumsi pemerintah tercatat turun drastis menjadi 1,27 persen. Dua indikator ini menunjukkan bahwa mesin utama ekonomi daerah sedang kehilangan tenaga. Dalam konteks daerah yang masih bergantung pada belanja pemerintah dan daya beli masyarakat, perlambatan konsumsi adalah sinyal sosial yang tidak bisa diabaikan.
Fenomena ini menegaskan bahwa : pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan peningkatan kesejahteraan. Ketika harga kebutuhan pokok naik lebih cepat dibanding pendapatan, upah riil melemah, dan masyarakat merespons dengan mengurangi belanja. Ekonomi tetap tumbuh di atas kertas, tetapi tekanan hidup justru meningkat di tingkat rumah tangga.
Akar persoalan ini terletak pada struktur ekonomi Bondowoso yang masih didominasi sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja, tetapi menghasilkan nilai tambah yang rendah. Tanpa penguatan hilirisasi dan industri pengolahan, peningkatan produksi tidak otomatis meningkatkan pendapatan pelaku utamanya. Nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh rantai distribusi dan pemilik modal, sementara petani tetap berada pada posisi tawar yang lemah.
Kondisi serupa tercermin dalam sektor pariwisata. Jumlah wisatawan Bondowoso hingga Oktober 2025 mencapai 194.482 orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun, tingkat hunian hotel hanya 31,81 persen, dengan rata-rata lama menginap sekitar satu hari. Ini menunjukkan bahwa Bondowoso lebih berfungsi sebagai daerah singgah daripada destinasi tinggal. Wisatawan datang, tetapi uang tidak berputar cukup lama untuk menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan.
Data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang sulit dihindari: pertumbuhan ekonomi Bondowoso belum inklusif. Ia digerakkan oleh aktivitas produksi dan proyek skala besar, tetapi belum mampu memperkuat daya beli dan distribusi pendapatan masyarakat. PDRB meningkat, sementara keseharian rakyat berjalan di tempat.
Sebagai mahasiswa, kami melihat kondisi ini sebagai peringatan dini bagi arah kebijakan pembangunan daerah. Selama keberhasilan ekonomi hanya diukur dari laju pertumbuhan, tanpa memperhatikan kualitas dan distribusinya, pembangunan berisiko menjauh dari tujuan sosialnya. Pertumbuhan yang tidak dirasakan rakyat pada akhirnya hanya menjadi statistik administratif.
Bondowoso membutuhkan pergeseran orientasi pembangunan: dari sekadar mengejar angka menuju penguatan struktur ekonomi lokal. Hilirisasi sektor primer, belanja pemerintah yang produktif dan padat karya, serta pengembangan pariwisata berbasis ekonomi rakyat harus menjadi prioritas. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi akan terus berhenti di laporan, tanpa pernah benar-benar turun ke meja makan masyarakat.
